TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, memastikan bahwa upaya menaikkan tax ratio atau rasio pajak tidaklah sama dengan menaikkan pajak. Ia menyebutkan upaya menaikkan rasio pajak dilakukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang membayar pajak.
Baca: Prabowo Sebut BUMN Bangkrut, PLN: Rugi Kurs Hanya Pembukuan
"Bagaimana caranya? salah satunya dengan cara ala Ibnu Khaldun, menurunkan tarif pajak sehingga memberikan efek luas terhadap beban pelaku usaha dan memiliki efek pengganda," tulis mantan pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten ini lewat akun Twitter-nya @Dahnilanzar, Sabtu, 19 Januari 2019.
Ibnu Khaldun merupakan ilmuwan besar muslim yang lahir di Tunisia, 27 Mei 1332. Salah satu karya terbesar dari Ibnu Khladun adalah Muqaddimah yang terbit pada tahun 1377, sebuah tulisan yang membahas sejarah dan perkembangan masyarakat dari aspek sosiologi. Buku ini juga merupakan salah satu bacaan dari CEO Facebook, Mark Zuckerberg.
Cuitan Dahnil itu hingga kini telah berkembang viral dengan menuai 419 komentar dan disukai oleh 5.454 orang. Selain itu, cuitan itu di-retweet hingga 1.910 kali.
Salah satu netizen, Herlambang Sudrajat, mempertanyakan cuitan Dahnil yang menegaskan upaya menaikkan tax ratio adalah dengan meningkatkan jumlah pembayar pajak tersebut. "meningkatkan jumlah wajib pajak yg artinya rakyat miskin yg selama ini bebas pajak sekarang harus ikut membayar pajak demi menumbuhkan indonesia aman dengan cara menaikkan gaji jaksa berlipat2???bro, berapa besar gaji jaksa tidak akan cukup bro," ujar Herlambang melalui akun @HerlambangSudr4.
Ada juga @edhi_shi yang ikut mempertanyakan kenapa calon presiden Prabowo berencana menaikkan rasio pajak hanya untuk mencegah pejabat tak lagi korupsi. "Siap siap bayar pajak kawan2, ingat itu utk bayar pejabat shg tdk korupsi. Knp gk dibuat saja hukuman mati bagi koruptor shg ada efek jera. Kok naikan pajak yg diusulkan??? Tanya knp..."
Namun ada juga netizen yang memuji bagaimana Dahnil menyebutkan Ibnu Khaldun sebagai contoh dalam upaya menggenjot tax ratio tersebut. "Saya bangga kepada pak prabowo karena terinspirasi dari ibnu khaldun," ujar @maulana_rendy23.
Begitu juga @Nawaabdullah1 yang menyebutkan kenaikan tax ratio sebagai terobosan yang bagus. "terobosan bagus tuh Bang."
Dalam pemilu presiden 2019 ini, Prabowo-Sandiaga berulang kali mewacanakan memangkas tarif pajak. Dengan begitu, jumlah masyarakat yang membayar pajak bisa bertambah dan diharapkan penerimaan negara dari sektor pajak pun akan meningkat.
Dari data Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), rasio pajak Indonesia sejak 2012 tidak pernah lebih dari 15 persen. Perkembangannya yaitu 14,6 persen (2012), 14,3 persen (2013), 13,7 persen (2014), 11,6 persen (2015), dan 10,8 persen (2016), 10,7 persen (2017), dan 11,5 persen (2018). Prabowo-Sandiaga berkomitmen untuk menggenjot rasio pajak menjadi 16 persen.
Dahnil menambahkan bahwa selain penurunan tarif pajak, Prabowo-Sandi juga akan memastikan wajib-wajib pajak besar untuk membayar pajak dengan benar dan jujur. Dengan begitu, kata dia, maka akuntabilitas dan transparansi pada institusi revenue center penting untuk ditingkatkan.
Pada hari ini Dahnil juga kembali mencuitkan soal Ibnu Khaldun lewat akun Twitter-nya. "Selain cara Ibnu Khaldun melalui penurunan tarif pajak, yg kemudian bs mendorong peningkatan tax ratio, yg tak kalah penting adl memastikan WP-WP besar membayar dg benar dan jujur. Maka, akuntabilitas dan transparansi pd institusi revenue center penting ditingkatkan," katanya.
Direktur Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis atau CITA, Yustinus Prastowo, menyebutkan sebetulnya pemerintahan Jokowi sudah membentuk kantor khusus untuk menerima wajib pajak besar, penerimaan pajak di kantor itu pun juga sangat besar proporsinya.
Baca: Prabowo Janji Pangkas Pajak, Apakah Efektif Dongkrak Penerimaan?
"Anda ke mana aja mas @Dahnilanzar . Sejak 2004 sdh dibentuk Kanwil Pajak utk WP Besar (LTO), selain ada Kanwil Khusus (PMA, BUMN, Migas). Kedua Kanwil menyumbang 70% dari total penerimaan pajak. Pengawasan sdh cukup baik. Yg msh ngemplang kira2 yg mana ya? Ada deh...."
Simak berita lainnya terkait Prabowo di Tempo.co.
